Sebelumnya, Indonesia sudah mempunyai hukum terkait pelanggaran HAM terdapat pada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dalam pasal 10 UU Nomor 26 Tahun 2000 juga dijelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mengadili pelanggar HAM. Namun ternyata masih banyak terjadi ketidakadilan hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap rakyat.
Ia mengatakan pemerintah pun sudah mengupayakan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tidak hanya dengan pendekatan hukum, tapi pendekatan non judicial. Hanya saja, upaya yang dilakukan justru menimbulkan polemik baru. "Begitu kita kedepankan non judicial berbagai pandangan berkembang jadi sulit," tutur dia.
Dari 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM RI, hanya tiga kasus yang diajukan dan diputus oleh pengadilan yaitu, Peristiwa Timor-Timur, Peristiwa Tanjung Priok dan Peristiwa Abepura. Terbaru, Kejaksaan Agung membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua pada 2014.
Authors. Aviantina Susanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan hukuminternasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap etnis rohingya, danmengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasuspelanggaran HAM berat terhadap etnis rohingya di Myanmar berdasarkan hukuminternasional.Penjelasan: bagaimana penegakan hukum di indonesia. 1. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 2. Masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi yang membuat proses penegakan hukum menjadi lambat dan tidak efektif. 3.Apakah ini berarti pengadilan HAM ad hoc bersifat retroaktif? Memang dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM”) disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.Konsekuensi apabila suatu negara tidak melaksanakan upaya peninjauan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia di antaranya sebagai berikut : Memperbesar Pengangguran. Memperbesar jumlah anggota masyarakat yang miskin. Memperkecil pendapatan nasional. Memperlemah daya beli masyarakat. Kesulitan mendapatkan bantuan dari negara asing atau lain.
Satu kasus lain yang dapat kita lihat yaitu pelanggaran terhadap kebiasaan perang yang dilakukan oleh Anto Furundzija, seoran komanda lokal pada unit khusus polisi militer pada Dewan Pertahanan Kroasia, dan dikenal sebagai “jokers”. Ia didakwa melakukan dua jenis pelanggaran atas hukum atau aturan perang.
Ini 8 Pelanggaran HAM di Indonesia Selama 2020 yang Dibongkar AS. Kamis, 01/04/2021 09:23 WIB. Pemerintah AS bongkar kasus pelanggaran HAM di Indoensia selama tahun 2020 (jubi) law-justice.co - Sejumlah kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia selama tahun 2020 diungkap oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Kasus pelanggaran HAM berat Wasior (2001) dan Wamena (2003) di Papua belum selesai sampai saat ini. Pemerintah merencanakan penyelesaian kasus itu melalui upaya di luar hukum atau non-yudisial. Namun, ada keraguan apakah pilihan ini tepat.
Tanggal 12 September lalu tepat 39 tahun terjadinya Tragedi Tanjung Priok, suatu peristiwa bentrokan militer dan warga Tanjung Priok yang berkelindan dengan isu SARA. Laporan resmi menyatakan 24 orang tewas dan 55 lainnya luka-luka. Namun tim investigasi kelompok Solidaritas Nasional atas Peristiwa Tanjung Priok (SONTAK) mengklaim korban tewas
mVQjcQ.
